Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan,
pembinaan bagi guru baru akan dimulai pada Januari hingga Juni mendatang.
“Model pelatihan akan menggunakan sistem Master Teacher di mana guru harus
dapat mengampu dua pelajaran sekaligus,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut
dia,penerapan kurikulum tahun depan akan dimulai secara terbatas pada kelas I,
IV,VII, dan X. Karena itu, guru yang akan dilatih juga akan diseleksi. Lebih
lanjut dia menjelaskan, guru yang akan dilatih diperkirakan berjumlah 300.000
orang.
Guru yang nilai uji kompetensi saat
ujian sertifikasi tinggi akan langsung direkrut untuk dilatih. Selain itu,
pihaknya juga akan merangkul beberapa asosiasi, seperti Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI), untuk turut membantu mempersiapkan para guru.“Semua sumber
daya akan kita kerahkan, kita mobilisasi semuanya,” bebernya. Ketua Umum PB
PGRI Sulistiyo mengatakan, efisiensi persiapan pendidikan dan pelatihan selama
enam bulan itu akan berhasil jika dilakukan secara berkelanjutan.
“Kalau guru hanya dibekali sehari dan
bergiliran,tentu tidak akan berhasil.Kecuali kalau disosialisasikan, dilatih
mengembangkan metode,dan kemudian dievaluasi, dan dilatih lagi jika guru itu
dinilai belum siap,”terangnya. Pelatihan akan lebih berhasil lagi apabila guru
lebih awal dari jadwal diberikan pemahaman, sosialisasi, dilatih untuk memilih
dan mengembangkan metode yang tepat dan dievaluasi secara berkesinambungan.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman,
banyak kurikulum yang tidak berhasil penyebabnya guru tidak siap. “Kepala sekolah
dan dinas yang menyatakan siap menyambut kurikulum baru karena ada tekanan dari
pemerintah daerah sementara gurunya belum siap,”ungkapnya. Dia menjelaskan,
hingga saat ini guru memang belum memperoleh informasi yang lengkap tentang
kurikulum baru.
Hanya,naskah uji publik kurikulum yang
dinilai para guru disajikan dengan bahasa yang indah. Meski demikian, pihaknya
telah dilibatkan dalam uji publik kurikulum. Diharapkan, uji publik tersebut
jangan hanya dijadikan sebagai sebuah tahapan formalitas dalam pembuatan
kurikulum. Pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap guru, sehingga guru
tidak hanya tahu akan kurikulum baru,tapi juga mengerti bagaimana menerapkannya
dalam proses belajar mengajar. Pengamat pendidikan dari Komisi Wali Gereja
Indonesia Romo Benny Susetyo menolak perubahan kurikulum baru.
Dia mengatakan bahwa perubahan
kurikulum tidak memiliki latar belakang yang kuat dan terkesan terburu-buru.
Alih-alih menyempurnakan kurikulum yang ada, perubahan ini seperti membongkar
secara keseluruhan kurikulum yang ada dan tidak dapat menjamin pendidikan di
Indonesia menjadi lebih baik. Dia menambahkan,perubahan kurikulum tidak
didahului dengan riset dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Selain itu, perubahannya tidak melibatkan para
guru dan pakar pedagogik.
Selain itu,perubahan kurikulum hanya
akan menguntungkan penerbit buku.“Kami merekomendasikan menolak perubahan
kurikulum, dan mengajak masyarakat untuk bergerak menolak karena perubahan
kurikulum tidak didasari oleh paradigma yang jelas,mengenai pendidikan itu
sendiri,” ungkapnya. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri
Hendry berharap pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas guru, di mana
62% guru SD tidak pernah mendapatkan pelatihan.
Dia mengungkapkan, rata-rata guru di
kota besar hanya mengikuti pelatihan satu kali dalam lima tahun, bahkan
ditemukan guru PNS yang terakhir mengikuti pelatihan pada 1980.Febri
menekankan, perubahan kurikulum harus didasarkan pada riset yang jelas dan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Bukan sekadar uji publik,melainkan
juga harus dilakukan melalui uji coba,”katanya. Sebagaimana
diketahui,pemerintah tengah menggelar uji publik kurikulum baru. Uji publik
untuk melihat respons dan masukan masyarakat terkait kurikulum baru,sebab
kurikulum tersebut sudah akan diterapkan tahun depan. neneng zubaidah
No comments:
Post a Comment